Soal pkn kelas 8 semester 1 beserta jawabannya

Menjelajahi Pilar Bangsa: Kumpulan Soal PKN Kelas 8 Semester 1 dan Pembahasan Lengkap

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) adalah mata pelajaran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan peserta didik. Di kelas 8 semester 1, materi PKN umumnya berfokus pada pemahaman mendalam mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.

Artikel ini akan menyajikan kumpulan soal-soal PKN kelas 8 semester 1 dalam bentuk pilihan ganda dan esai, lengkap dengan pembahasan dan jawabannya. Tujuan artikel ini adalah membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, menguji pemahaman mereka, dan mempersiapkan diri menghadapi ulangan atau ujian. Mari kita selami lebih dalam!

Bagian 1: Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila adalah fondasi sekaligus arah bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Memahami Pancasila berarti memahami jati diri bangsa.

A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal…
   a. 17 Agustus 1945
   b. 18 Agustus 1945
   c. 1 Juni 1945
   d. 28 Oktober 1928

2. Badan yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia sebelum kemerdekaan adalah…
   a. PPKI
   b. BPUPKI
   c. MPR
   d. DPR

3. Pancasila sebagai "Dasar Negara" memiliki makna sebagai…
   a. Pedoman hidup sehari-hari
   b. Sumber dari segala sumber hukum
   c. Cita-cita dan tujuan bangsa
   d. Kesepakatan luhur para pendiri bangsa

4. Nilai dasar yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah…
   a. Keadilan sosial
   b. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
   c. Ketuhanan Yang Maha Esa
   d. Persatuan dan kesatuan

5. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah…
   a. Menghargai perbedaan pendapat saat musyawarah
   b. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing
   c. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia
   d. Bekerja sama dalam membersihkan lingkungan

6. "Gotong royong" adalah salah satu nilai luhur yang sangat menonjol dalam budaya bangsa Indonesia dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-…
   a. Satu
   b. Dua
   c. Tiga
   d. Lima

7. Pancasila sebagai "Pandangan Hidup Bangsa" berarti…
   a. Pancasila hanya berlaku untuk pejabat negara
   b. Pancasila adalah pedoman bagi setiap warga negara dalam bertindak
   c. Pancasila hanya digunakan dalam upacara kenegaraan
   d. Pancasila merupakan hukum tertulis tertinggi di Indonesia

8. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah…
   a. Menganggap suku sendiri paling baik
   b. Menghindari interaksi dengan kelompok yang berbeda
   c. Membangun sikap toleransi dan saling menghargai
   d. Mengutamakan kepentingan kelompok sendiri

9. Pancasila disebut sebagai "Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia" karena…
   a. Merupakan hasil musyawarah para pendiri negara
   b. Disahkan oleh MPR
   c. Dicetuskan oleh Ir. Soekarno
   d. Tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945

10. Salah satu ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah…
    a. Tidak dapat diubah sama sekali
    b. Mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya
    c. Hanya berlaku pada masa tertentu
    d. Terbuka untuk ideologi asing masuk tanpa filter

B. Soal Esai

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan perbedaan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa!
2. Sebutkan tiga contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah!
3. Mengapa Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia?

Kunci Jawaban dan Pembahasan Bagian 1

A. Pilihan Ganda

1. b. 18 Agustus 1945

   • Pembahasan: Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

2. b. BPUPKI

   • Pembahasan: Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara.

3. b. Sumber dari segala sumber hukum

   • Pembahasan: Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan landasan atau fondasi dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

4. c. Ketuhanan Yang Maha Esa

   • Pembahasan: Sila pertama Pancasila secara eksplisit menyebutkan "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menekankan pada nilai spiritual dan kepercayaan kepada Tuhan.

5. c. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia

   • Pembahasan: Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menekankan pada pengakuan dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia tanpa memandang suku, ras, agama, atau golongan.

6. c. Tiga

   • Pembahasan: Nilai gotong royong sangat erat kaitannya dengan "Persatuan Indonesia" (sila ketiga), karena gotong royong adalah wujud kebersamaan dan persatuan dalam mencapai tujuan bersama.

7. b. Pancasila adalah pedoman bagi setiap warga negara dalam bertindak

   • Pembahasan: Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai petunjuk atau arah bagi warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun bertindak.

8. c. Membangun sikap toleransi dan saling menghargai

   • Pembahasan: Sikap toleransi dan saling menghargai adalah kunci dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman, sesuai dengan nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan dalam Pancasila.

9. a. Merupakan hasil musyawarah para pendiri negara

   • Pembahasan: Pancasila adalah hasil kesepakatan dan kompromi dari berbagai golongan dan pemikiran yang ada pada saat pembentukan negara, menjadikannya sebuah perjanjian yang luhur.

10. b. Mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya

    • Pembahasan: Ideologi terbuka berarti Pancasila dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya yang bersifat universal dan abadi.

B. Esai

1. Perbedaan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa:

   • Pancasila sebagai Dasar Negara: Berarti Pancasila menjadi fondasi atau pijakan utama dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan hukum, sistem pemerintahan, dan kebijakan publik. Semua peraturan dan kebijakan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
   • Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa: Berarti Pancasila adalah pedoman atau arah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ia menuntun individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

2. Tiga contoh perilaku pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah:

   • Sila 1 (Ketuhanan Yang Maha Esa): Menghormati teman yang berbeda agama saat beribadah, tidak mengganggu jalannya peribadahan, dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar.
   • Sila 2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, atau agama; menolong teman yang kesulitan; dan menghargai hak-hak teman.
   • Sila 3 (Persatuan Indonesia): Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok belajar tanpa memandang perbedaan; menjaga kerukunan antarsiswa; dan ikut serta dalam upacara bendera.
   • Sila 4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan): Bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam menentukan ketua kelas atau jadwal piket; menghargai hasil keputusan musyawarah meskipun berbeda pendapat.
   • Sila 5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia): Bersikap adil dalam pembagian tugas kelompok; tidak menyontek; dan menjaga fasilitas sekolah bersama-sama.

3. Mengapa Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia?

   • Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum karena seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (mulai dari UUD NRI 1945, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Perpres, hingga Perda) harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan norma dasar atau cita hukum yang menjadi landasan filosofis bagi seluruh sistem hukum nasional. Artinya, jika ada hukum yang bertentangan dengan Pancasila, maka hukum tersebut dapat dibatalkan atau tidak berlaku.

Bagian 2: Konstitusi Negara (UUD NRI Tahun 1945)

UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional negara Indonesia. Memahami UUD berarti memahami kerangka dasar penyelenggaraan negara.

A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan pada tanggal…
   a. 17 Agustus 1945
   b. 18 Agustus 1945
   c. 1 Juni 1945
   d. 28 Oktober 1928

2. Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 adalah…
   a. DPR
   b. Presiden
   c. MPR
   d. Mahkamah Konstitusi

3. Salah satu tujuan dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah…
   a. Mengubah dasar negara Pancasila
   b. Menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman dan tuntutan reformasi
   c. Mengganti sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
   d. Membatasi hak-hak asasi manusia

4. Sebelum diamandemen, UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari…
   a. Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan
   b. Pembukaan dan Batang Tubuh
   c. Pembukaan dan Penjelasan
   d. Batang Tubuh saja

5. Jumlah kali amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilakukan adalah sebanyak…
   a. 2 kali
   b. 3 kali
   c. 4 kali
   d. 5 kali

6. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah…
   a. Di bawah undang-undang
   b. Sejajar dengan peraturan pemerintah
   c. Tertinggi
   d. Di atas Pancasila

7. Pernyataan "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" terdapat dalam pasal…
   a. Pasal 27 ayat (1)
   b. Pasal 28A
   c. Pasal 29 ayat (2)
   d. Pasal 30 ayat (1)

8. Sifat UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis adalah…
   a. Fleksibel dan tidak kaku
   b. Hanya dapat diubah oleh Presiden
   c. Mengikat dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara
   d. Tidak dapat diubah sama sekali

9. Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang paling mencerminkan Pancasila sila ketiga adalah…
   a. Pokok pikiran Persatuan
   b. Pokok pikiran Keadilan Sosial
   c. Pokok pikiran Kedaulatan Rakyat
   d. Pokok pikiran Ketuhanan

10. Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah…
    a. UUD NRI Tahun 1945 lebih tinggi kedudukannya dari Pancasila
    b. Pancasila merupakan dasar filosofis, sedangkan UUD NRI Tahun 1945 adalah penjabaran normatifnya
    c. Keduanya tidak memiliki hubungan
    d. Pancasila hanya berlaku untuk masyarakat, UUD untuk negara

B. Soal Esai

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan mengapa UUD NRI Tahun 1945 disebut sebagai hukum dasar tertulis!
2. Sebutkan tiga alasan utama mengapa UUD NRI Tahun 1945 perlu diamandemen!
3. Bagaimana UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia bagi warga negaranya? Berikan contohnya!

Kunci Jawaban dan Pembahasan Bagian 2

A. Pilihan Ganda

1. b. 18 Agustus 1945

   • Pembahasan: Sama seperti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 juga disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

2. c. MPR

   • Pembahasan: Berdasarkan Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar.

3. b. Menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman dan tuntutan reformasi

   • Pembahasan: Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan untuk menyempurnakan aturan dasar, termasuk tatanan negara, HAM, pembagian kekuasaan, dan demokrasi, agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan reformasi serta perkembangan zaman.

4. a. Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

   • Pembahasan: Sebelum amandemen, UUD NRI Tahun 1945 memiliki tiga bagian: Pembukaan, Batang Tubuh (pasal-pasal), dan Penjelasan. Setelah amandemen, bagian Penjelasan ditiadakan karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti pasal-pasal.

5. c. 4 kali

   • Pembahasan: Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

6. c. Tertinggi

   • Pembahasan: UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD.

7. a. Pasal 27 ayat (1)

   • Pembahasan: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ini adalah salah satu pasal penting tentang kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

8. c. Mengikat dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara

   • Pembahasan: Sebagai hukum dasar tertulis, UUD NRI Tahun 1945 bersifat mengikat bagi seluruh warga negara dan lembaga negara, serta menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan.

9. a. Pokok pikiran Persatuan

   • Pembahasan: Pokok pikiran Persatuan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 (Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan) sangat selaras dengan sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia".

10. b. Pancasila merupakan dasar filosofis, sedangkan UUD NRI Tahun 1945 adalah penjabaran normatifnya

    • Pembahasan: Pancasila adalah dasar filosofis dan ideologi negara yang mengandung nilai-nilai luhur. UUD NRI Tahun 1945 adalah bentuk hukum tertulis yang menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma-norma atau aturan-aturan konkret yang mengatur penyelenggaraan negara.

B. Esai

1. Mengapa UUD NRI Tahun 1945 disebut sebagai hukum dasar tertulis?

   • UUD NRI Tahun 1945 disebut sebagai hukum dasar tertulis karena ia merupakan seperangkat aturan hukum yang dicantumkan dalam suatu naskah atau dokumen resmi yang terinci dan sistematis. Keberadaannya jelas, dapat dibaca, dan menjadi acuan utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, berbeda dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis.

2. Tiga alasan utama mengapa UUD NRI Tahun 1945 perlu diamandemen:

   • Tuntutan Reformasi: Adanya tuntutan yang kuat dari masyarakat untuk melakukan reformasi di berbagai bidang, termasuk politik, hukum, dan pemerintahan, setelah era Orde Baru.
   • Kebutuhan Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman: UUD asli dianggap belum cukup mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern, terutama terkait dengan hak asasi manusia, demokrasi, dan sistem ketatanegaraan yang lebih transparan.
   • Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan: Amandemen bertujuan untuk menyempurnakan struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, memperkuat checks and balances, serta mempertegas pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
   • Penegasan HAM: UUD 1945 sebelum amandemen dinilai kurang lengkap dalam mengatur hak asasi manusia. Amandemen memperluas dan memperinci jaminan HAM bagi warga negara.

3. Bagaimana UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia bagi warga negaranya? Berikan contohnya!

   • UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia bagi warga negaranya dengan mencantumkan secara eksplisit berbagai hak dan kebebasan dasar dalam pasal-pasalnya, terutama pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A hingga 28J). Ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara.
   • Contoh Jaminan HAM:
     • Hak Hidup: Pasal 28A menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."
     • Hak Beragama: Pasal 28E ayat (1) menyatakan "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."
     • Hak Berpendapat: Pasal 28E ayat (3) menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
     • Hak Pendidikan: Pasal 31 ayat (1) menyatakan "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
     • Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak: Pasal 27 ayat (2) menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Tips Sukses Belajar PKN

Untuk dapat menguasai materi PKN dengan baik, ada beberapa tips yang bisa kamu terapkan:

1. Pahami Konsep, Jangan Sekadar Menghafal: PKN bukan hanya tentang menghafal tanggal atau pasal, tetapi lebih kepada memahami makna dan relevansi dari setiap konsep (misalnya, mengapa Pancasila penting, apa fungsi UUD).
2. Baca dan Pahami Ulang: Bacalah kembali buku pelajaran atau catatanmu secara rutin. Garis bawahi poin-poin penting.
3. Hubungkan dengan Kehidupan Sehari-hari: Coba kaitkan materi PKN dengan kejadian atau fenomena di sekitarmu. Misalnya, bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan di sekolah, keluarga, atau masyarakat.
4. Diskusi dengan Teman atau Guru: Jika ada materi yang sulit dipahami, jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi dengan teman atau gurumu.
5. Latihan Soal Secara Teratur: Semakin banyak berlatih soal, semakin terbiasa kamu dengan berbagai bentuk pertanyaan dan semakin matang pemahamanmu.
6. Buat Peta Konsep atau Mind Map: Ini akan membantumu melihat keterkaitan antar materi dan memudahkan proses belajar.

Kesimpulan

Mempelajari PKN, khususnya materi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 di kelas 8 semester 1, adalah langkah fundamental dalam membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Pancasila adalah jiwa bangsa, sementara UUD adalah kerangka hukum yang menopang negara. Dengan memahami kedua pilar ini, siswa diharapkan dapat menjadi pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berkontribusi positif bagi kemajuan Indonesia.

Semoga kumpulan soal dan pembahasan ini bermanfaat dalam perjalanan belajarmu. Teruslah semangat dan jadilah generasi penerus bangsa yang membanggakan!