Soal pkn kelas 7 semester 1 beserta jawabannya

Panduan Lengkap: Soal dan Jawaban PKN Kelas 7 Semester 1

Pengantar

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan salah satu mata pelajaran esensial yang membekali peserta didik dengan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai luhur bangsa, serta sistem ketatanegaraan Indonesia. Bagi siswa kelas 7, semester 1 adalah fondasi awal untuk memahami jati diri bangsa dan dasar negara kita. Materi pada semester ini biasanya mencakup perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, norma dan keadilan, serta kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memahami materi ini tidak hanya penting untuk meraih nilai akademis yang baik, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan karakter warga negara yang bertanggung jawab. Artikel ini akan menyajikan kumpulan soal-soal PKN kelas 7 semester 1 dalam bentuk pilihan ganda dan esai, lengkap dengan jawaban dan penjelasan mendalam. Diharapkan panduan ini dapat membantu siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian dan memperdalam pemahaman mereka tentang materi PKN.

I. Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Bagian ini membahas sejarah lahirnya Pancasila, mulai dari pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) hingga penetapannya sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

A. Soal Pilihan Ganda

1. Lembaga yang dibentuk Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia adalah…
   a. PPKI
   b. KNIP
   c. BPUPKI
   d. MPR
   Jawaban: c. BPUPKI
   Penjelasan: BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Cosakai dalam bahasa Jepang, dibentuk dengan tujuan utama untuk menyelidiki dan menyusun dasar negara serta konstitusi sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diresmikan pada 28 Mei 1945.

2. Sidang pertama BPUPKI yang membahas dasar negara dilaksanakan pada tanggal…
   a. 28 Mei – 1 Juni 1945
   b. 10 – 17 Juli 1945
   c. 18 Agustus 1945
   d. 29 Mei – 1 Juni 1945
   Jawaban: d. 29 Mei – 1 Juni 1945
   Penjelasan: Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang inilah, para tokoh perumus dasar negara menyampaikan gagasan-gagasan mereka, termasuk Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

3. Tokoh yang mengusulkan nama "Pancasila" sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 adalah…
   a. Mohammad Yamin
   b. Mr. Soepomo
   c. Ir. Soekarno
   d. Drs. Mohammad Hatta
   Jawaban: c. Ir. Soekarno
   Penjelasan: Ir. Soekarno adalah tokoh yang pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan lima dasar negara yang kemudian diberi nama "Pancasila". Usulan ini menjadi cikal bakal dari Pancasila yang kita kenal sekarang.

4. Piagam Jakarta merupakan hasil kesepakatan dari panitia kecil yang dikenal dengan sebutan…
   a. Panitia Sembilan
   b. Panitia Delapan
   c. Panitia Tujuh
   d. Panitia Lima
   Jawaban: a. Panitia Sembilan
   Penjelasan: Piagam Jakarta adalah hasil rumusan dari Panitia Sembilan, sebuah panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI untuk merumuskan dasar negara berdasarkan usulan-usulan yang telah disampaikan. Anggota Panitia Sembilan terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasyim, dan Mr. Mohammad Yamin.

5. Perubahan kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Piagam Jakarta dilakukan atas usulan dari…
   a. Tokoh-tokoh Islam
   b. Tokoh-tokoh dari Indonesia bagian Timur
   c. Anggota BPUPKI dari golongan nasionalis
   d. Anggota PPKI dari golongan militer
   Jawaban: b. Tokoh-tokoh dari Indonesia bagian Timur
   Penjelasan: Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tokoh-tokoh dari Indonesia bagian Timur (non-Muslim) merasa keberatan dengan tujuh kata tersebut, karena dapat menimbulkan diskriminasi. Demi keutuhan bangsa, para tokoh pendiri bangsa, khususnya dari Panitia Sembilan dan PPKI, menyepakati perubahan tersebut.

B. Soal Esai

1. Jelaskan secara singkat peran BPUPKI dalam perumusan dasar negara Indonesia!
   Jawaban:
   BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) memiliki peran yang sangat krusial dalam perumusan dasar negara Indonesia. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang-sidang BPUPKI, para tokoh pendiri bangsa, seperti Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno, menyampaikan gagasan-gagasan mereka tentang dasar negara yang akan menjadi landasan filosofis bagi Indonesia merdeka.
   Sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei – 1 Juni 1945 khusus membahas dasar negara. Dari berbagai usulan tersebut, dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan lebih lanjut usulan-usulan dasar negara. Hasil kerja Panitia Sembilan adalah Piagam Jakarta yang memuat rumusan awal Pancasila. Meskipun Piagam Jakarta kemudian mengalami sedikit perubahan pada sila pertama, perdebatan dan pemikiran yang terjadi di BPUPKI adalah fondasi utama terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara.

2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat tiga usulan dasar negara yang disampaikan oleh para tokoh pada sidang pertama BPUPKI!
   Jawaban:
   Pada sidang pertama BPUPKI, tiga tokoh utama menyampaikan usulan tentang dasar negara:

   • Mohammad Yamin (29 Mei 1945): Mengusulkan lima asas secara lisan dan tertulis. Secara lisan: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Secara tertulis: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia, Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Usulan Yamin menekankan pentingnya persatuan dan kedaulatan rakyat.
   • Mr. Soepomo (31 Mei 1945): Mengusulkan lima dasar negara yaitu: Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Batin, Musyawarah, dan Keadilan Sosial. Soepomo menekankan pentingnya negara yang integralistik, di mana negara mengatasi semua golongan dan individu untuk mencapai persatuan yang utuh.
   • Ir. Soekarno (1 Juni 1945): Mengusulkan lima prinsip yang diberi nama "Pancasila": Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Soekarno juga menawarkan Trisila (Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, Ketuhanan) dan Ekasila (Gotong Royong) sebagai bentuk ringkasnya. Usulan Soekarno inilah yang kemudian menjadi dasar bagi perumusan Pancasila secara resmi.

II. Norma dan Keadilan

Bagian ini membahas pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, jenis-jenis norma, serta bagaimana norma-norma tersebut menciptakan keadilan.

A. Soal Pilihan Ganda

1. Peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan disebut norma…
   a. Agama
   b. Kesusilaan
   c. Kesopanan
   d. Hukum
   Jawaban: b. Kesusilaan
   Penjelasan: Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Pelanggaran norma ini akan menimbulkan penyesalan atau rasa bersalah pada diri sendiri.

2. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan biasanya berupa…
   a. Denda
   b. Penjara
   c. Dikucilkan dari pergaulan
   d. Dosa
   Jawaban: c. Dikucilkan dari pergaulan
   Penjelasan: Norma kesopanan berkaitan dengan tata krama dan adat istiadat dalam masyarakat. Sanksi sosial, seperti teguran, ejekan, atau bahkan pengucilan, adalah bentuk sanksi yang umum bagi pelanggar norma ini.

3. Norma yang sanksinya paling tegas dan memaksa serta bersifat lahiriah adalah norma…
   a. Agama
   b. Kesusilaan
   c. Kesopanan
   d. Hukum
   Jawaban: d. Hukum
   Penjelasan: Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang diatur oleh undang-undang, seperti denda, penjara, atau bahkan hukuman mati.

4. Berikut ini yang BUKAN merupakan contoh penerapan norma kesusilaan adalah…
   a. Berkata jujur kepada orang tua
   b. Menolong teman yang kesulitan
   c. Membuang sampah pada tempatnya
   d. Menjenguk teman yang sakit
   Jawaban: c. Membuang sampah pada tempatnya
   Penjelasan: Membuang sampah pada tempatnya lebih berkaitan dengan norma kesopanan (menjaga kebersihan lingkungan umum) atau bahkan norma hukum (perda kebersihan). Sedangkan berkata jujur, menolong, dan menjenguk teman lebih erat kaitannya dengan dorongan hati nurani dan empati, yang merupakan bagian dari norma kesusilaan dan kesopanan.

5. Tujuan utama adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk…
   a. Membatasi kebebasan individu
   b. Menciptakan ketertiban dan keteraturan
   c. Memberikan hukuman kepada pelanggar
   d. Menyeragamkan cara berpikir masyarakat
   Jawaban: b. Menciptakan ketertiban dan keteraturan
   Penjelasan: Norma dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang tertib, harmonis, dan teratur, sehingga setiap individu dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai.

B. Soal Esai

1. Jelaskan perbedaan antara norma agama dan norma hukum berdasarkan sumber dan sanksinya!
   Jawaban:
   Norma Agama:

   • Sumber: Berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, diyakini sebagai wahyu atau ajaran ilahi yang disampaikan melalui kitab suci atau rasul-Nya.
   • Sanksi: Bersifat tidak langsung (akhirat) dan pribadi. Pelanggaran norma agama akan mendapatkan sanksi berupa dosa, yang balasannya akan diterima di akhirat kelak. Sanksi di dunia berupa rasa bersalah, kegelisahan, atau dijauhi oleh kelompok agamanya. Sanksi ini tidak dipaksakan oleh negara.
     Norma Hukum:
   • Sumber: Berasal dari negara atau lembaga yang berwenang (pemerintah, DPR) dan bersifat buatan manusia.
   • Sanksi: Bersifat tegas, memaksa, dan langsung. Pelanggaran norma hukum akan dikenai sanksi yang diatur dalam perundang-undangan, seperti denda, penjara, atau hukuman fisik lainnya, yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim). Sanksi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan keadilan di masyarakat.

2. Mengapa norma diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat? Berikan minimal tiga alasan!
   Jawaban:
   Norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena:

   1. Menciptakan Ketertiban dan Keteraturan: Tanpa norma, masyarakat akan kacau balau karena setiap individu akan bertindak semaunya tanpa batasan. Norma memberikan panduan perilaku yang jelas, sehingga interaksi antarwarga berjalan tertib dan teratur.
   2. Mewujudkan Keadilan: Norma, terutama norma hukum, dirancang untuk memastikan setiap individu mendapatkan haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil. Norma mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan diskriminasi, serta memberikan sanksi bagi pihak yang merugikan orang lain.
   3. Membentuk Karakter dan Moral: Norma, khususnya norma agama dan kesusilaan, berperan dalam membentuk pribadi yang bermoral dan beretika. Norma mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan rasa hormat, yang esensial untuk membangun masyarakat yang harmonis.
   4. Menjaga Keutuhan dan Persatuan: Dengan adanya norma, masyarakat memiliki kesamaan pandangan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Hal ini membantu mengurangi konflik dan memperkuat rasa kebersamaan serta persatuan di antara anggota masyarakat.

III. Kedudukan dan Fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bagian ini membahas UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis, pembukaan UUD, serta kedudukan UUD dalam sistem hukum nasional.

A. Soal Pilihan Ganda

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal…
   a. 17 Agustus 1945
   b. 18 Agustus 1945
   c. 29 Mei 1945
   d. 1 Juni 1945
   Jawaban: b. 18 Agustus 1945
   Penjelasan: Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) segera mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945. Salah satu keputusan penting dalam sidang tersebut adalah pengesahan UUD NRI Tahun 1945.

2. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang merupakan penjelmaan dari…
   a. Pancasila
   b. Proklamasi Kemerdekaan
   c. Batang Tubuh UUD
   d. Piagam Jakarta
   Jawaban: a. Pancasila
   Penjelasan: Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang mencerminkan Pancasila. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit memuat rumusan lengkap dari kelima sila Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa Pembukaan UUD adalah perwujudan dari jiwa Pancasila.

3. Bunyi alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…
   a. "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…"
   b. "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia…"
   c. "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas…"
   d. "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia…"
   Jawaban: c. "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas…"
   Penjelasan: Alinea ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berisi pengakuan kemerdekaan Indonesia sebagai berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan keinginan luhur rakyat untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ini menunjukkan dimensi spiritual dan moral dalam perjuangan kemerdekaan.

4. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai…
   a. Hukum dasar tertulis
   b. Alat pengawas
   c. Pedoman penyelenggaraan negara
   d. Dokumen negara yang dapat diubah kapan saja
   Jawapan: d. Dokumen negara yang dapat diubah kapan saja
   Penjelasan: UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar yang bersifat fundamental dan tidak mudah diubah. Perubahan UUD memiliki prosedur yang sangat ketat dan tidak dapat dilakukan kapan saja sesuai keinginan, karena sifatnya yang sakral sebagai konstitusi negara.

5. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah…
   a. Proklamasi adalah hasil dari Pembukaan UUD.
   b. Pembukaan UUD merupakan penjabaran dari Proklamasi Kemerdekaan.
   c. Keduanya tidak memiliki hubungan.
   d. Proklamasi dan Pembukaan UUD adalah dua dokumen yang sama.
   Jawaban: b. Pembukaan UUD merupakan penjabaran dari Proklamasi Kemerdekaan.
   Penjelasan: Proklamasi Kemerdekaan adalah pernyataan lahirnya negara Indonesia. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya alinea pertama dan kedua, memuat pernyataan kemerdekaan dan cita-cita perjuangan bangsa. Dengan demikian, Pembukaan UUD berfungsi sebagai penjabaran dan pertanggungjawaban dari Proklamasi Kemerdekaan.

B. Soal Esai

1. Jelaskan makna penting alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
   Jawaban:
   Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah alinea terpenting karena memuat dasar negara Pancasila dan tujuan negara. Makna pentingnya adalah:

   • Perumusan Pancasila: Alinea ini secara eksplisit merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah filosofi dan ideologi negara yang harus menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
   • Tujuan Negara: Alinea ini merumuskan tujuan nasional Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan-tujuan ini menjadi arah bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.
   • Bentuk Negara: Alinea ini juga menegaskan bentuk negara Indonesia sebagai Republik yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut prinsip kedaulatan rakyat.
     Dengan demikian, alinea keempat adalah jantung dari Pembukaan UUD, yang mengikat erat antara Pancasila sebagai dasar filosofis dan tujuan-tujuan konkret negara yang harus diwujudkan.

2. Mengapa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai hukum dasar tertulis dan hukum tertinggi?
   Jawaban:
   UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai hukum dasar tertulis karena:

   • Wujudnya Tertulis: Konstitusi ini diwujudkan dalam naskah tertulis yang sah dan disahkan oleh lembaga yang berwenang (PPKI). Setiap aturan dan pasal-pasalnya tercatat secara jelas, sehingga mudah dipelajari dan diacu oleh seluruh warga negara dan lembaga negara.
   • Mengikat Seluruh Elemen Negara: Sebagai hukum dasar, UUD 1945 mengikat seluruh warga negara, lembaga negara, pemerintah, serta setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

   UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai hukum tertinggi karena:

   • Hierarki Peraturan Perundang-undangan: Dalam sistem hukum Indonesia, UUD 1945 berada di puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, semua peraturan di bawahnya (seperti UU, Perppu, PP, Perpres, Perda) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika ada peraturan yang bertentangan, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.
   • Sumber Hukum Formal: UUD 1945 menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Semua peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. Ini menjamin kepastian hukum dan konsistensi dalam penyelenggaraan negara.

Penutup

Memahami materi PKN kelas 7 semester 1 adalah langkah awal yang penting dalam membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan menguasai materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila, pentingnya norma dalam masyarakat, serta kedudukan UUD NRI Tahun 1945, siswa diharapkan tidak hanya mampu menjawab soal-soal ujian, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Pancasila sebagai dasar negara, norma sebagai pengatur kehidupan sosial, dan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi adalah pilar-pilar penting yang menjaga keutuhan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teruslah belajar, berdiskusi, dan menerapkan nilai-nilai PKN dalam kehidupan sehari-hari, karena menjadi warga negara yang baik adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Semoga artikel ini bermanfaat sebagai panduan belajar yang komprehensif.